MEMBEDAH REZIM PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN INDONESIA

Globalisasi dalam Optik Keimigrasian

Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas telah membawa dampak pada peningkatan lalu lintas orang. Fenomena ini sudah menjadi perhatian negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Sebagai negara yang mempunyai kedaulatan untuk mengatur lalu lintas orang yang akan masuk dan keluar wilayah negaranya, Indonesia kini dihadapkan kepada beragam masalah transnasional (Hendra Halwani, 2005: 10).

Dampak yang ditimbulkan dari globalisasi yaitu, perdagangan narkotika antarnegara, aksi-aksi terorisme yang mengancam keamanan dan ketertiban dunia, perdagangan manusia (human trafficking), penyelundupan manusia (people smuggling), pencucian uang (money laundering), imigran gelap, perdagangan senjata dan lain sebagainya. Dari contoh dampak negatif di atas, dapat digolongkan sebagai aksi kejahatan yang terorganisir atau sering disebut Transnational Organized Crimes (M. Alvi Syahrin, 2017: 168-178). Kejahatan tersebut bukan hanya mengancam kedaulatan negara Indonesia sendiri, tetapi juga mengancam ketentraman dan kedaulatan seluruh negara di dunia (M. Iman Santoso, 2007: 36).

Untuk meminimalisir dampak tersebut, maka diperlukan suatu lembaga yang mengatur masalah tentang keluar masuknya orang ke wilayah negara Republik Indonesia, yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi adalah suatu lembaga yang mengatur perlintasan masuk dan keluarnya orang ke wilayah negara Republik Indonesia. Permasalahan keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU No. 6 Tahun 2011). Di mana dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 2011 disebutkan bahwa: “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.”

Pengaturan bidang keimigrasian (lalu lintas masuk dan keluar) suatu negara, berdasarkan hukum internasional merupakan hak dan wewenang suatu negara. Dengan perkataan lain, merupakan salah satu indikator kedaulatan suatu negara. Direktorat Jenderal Imigrasi secara kelembagaan memiliki peran di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara seperti bidang ekonomi, politik, hukum, dan keamanan (Abdullah Sjahriful, 1993: 5).

Pelanggaran keimigrasian yang sering terjadi adalah penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian yang dilakukan oleh tenaga kerja asing, terutama di perusahaan energi dan pertambangan. Skema investasi (Turnkey Project Mangement) antara Indonesia dan Tiongkok, menimbulkan dampak yang sistemik, khususnya dalam kepemilikan modal, infrastruktur, dan tenaga kerja asing. Contoh kasus tenaga kerja asing di perusahaan energi dan tambang terdapat di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan per tanggal 06 April 2018, terdapat sekitar 927 warga negara Tiongkok yang bekerja secara ilegal di sejumlah perusahaan pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Tenaga kerja asing ini paling banyak bekerja di Virtue Dragon Nickel Industry dengan jumlah 632 orang. Kasus lain juga pernah terjadi di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Setidaknya ada sekitar 671 warga negara Tiongkok yang bekerja secara ilegal di PT. Priamanaya Energy. Dari jumlah tersebut, 90% di antaranya merupakan tenaga kerja asing ilegal. Mereka tidak memiliki Izin Tinggal Terbatas Bekerja dari Kantor Imigrasi dan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kebanyakan modus mereka adalah menyahgunakan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan yang seharusnya bukan untuk bekerja

Penegakan Hukum Keimigrasian

Penegakan hukum merupakan tindakan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum oleh orang-orang yang berkepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku (C.S.T. Kansil, 2002: 17). Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum keimigrasian negara Republik Indonesia baik itu warga negara Indonesia (WNI) atau orang asing. Hal ini dimaksudkan untuk membuat efek jera kepada para pelanggar tindak pidana keimigrasian di Indonesia. Penegakan hukum keimigrasian ini sangat penting, karena keimigrasian berhubungan erat dengan kedaulatan suatu negara (M. Iman Santoso, 2004: 54). Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, maka integritas dan kedaulatan negara Indonesia secara tidak langsung akan dihormati dan dihargai oleh negara-negara lain.

Penegakan hukum keimigrasian terhadap WNI, ditujukan pada permasalahan:

a. pemalsuan identitas;

b. pertanggungjawaban sponsor;

c.  kepemilikan paspor ganda;

d.  keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian.

Sedangkan, penegakan hukum keimigrasian terhadap orang asing, ditujukan pada permasalahan:

a. pemalsuan identitas;

b.  pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing;

c.  penyalahgunaan izin tinggal;

d.  masuk secara ilegal atau berada secara ilegal;

e.  pemantauan/razia;

f.    kerawanan keimigrasian secara geografis dalam perlintasan

Tindakan Administratif Keimigrasian

Pasal 1 angka 31 UU No. 6 Tahun 2011 menyatakan tindakan administrasi keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap orang asing di luar proses peradilan. UU No. 6 Tahun 2011, Pasal 75 ayat (1) menentukan alasan tindakan (administrasi) keimigrasian bahwa apabila orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

UU No. 6 Tahun 2011, Pasal 75 ayat (2) menentukan tindakan administratif  keimigrasian terdiri dari:

a. Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;

b.  Pembatasan, perubahan atau pembatalan Izin Tinggal;

c.  Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;

d.  Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;

e.  Pengenaan biaya beban; dan / atau

f.    Deportasi dari wilayah Indonesia.

Penentuan apakah dikenakan tindakan administratif keimigrasian ataukah diproses melalui proses peradilan, sepenuhnya ditentukan oleh Pejabat Imigrasi di setiap tingkatan struktur organisasi. Kemudian ketidakjelasan sanksi administratif yang diberlakukan terhadap ancaman yang bukan bersifat administratif terjadi secara meluas dalam hal penegakan hukum keimigrasian.

Lebih lanjut, pada umumnya negara-negara memiliki kekuasaan untuk mengusir, mendeportasi, dan merekonduksi orang-orang asing, seperti halnya kekuasaan untuk melakukan penolakan pemberian izin masuk. Hal ini dianggap sebagai suatu hal yang melekat pada kedaulatan teritorial suatu negara. Mengingat pengaturan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing di suatu negara merupakan esensi kedaulatan teritorial yang melekat pada suatu negara, maka negara berhak menentukan batasan-batasan terhadap keberadaan dan suatu kegiatan yang dapat atau boleh dilakukan oleh orang asing (M. Alvi Syahrin, 2018: 43-57).

Penegakan hukum keimigrasian di mulai dari pengawasan terhadap lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Indonesia. Pejabat Imigrasi berwenang melakukan tindakan administrasi keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

Kewenangan untuk menetapkan keputusan tindakan administratif keimigrasian ditingkat operasional ada pada Kepala Kantor Imigrasi, di tingkat pengawasan dan pengendalian ada pada Koordinator / Bidang Imigrasi pada setiap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan di tingkat pusat ada pada Direktur Jenderal Imigrasi yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Walaupun pengaturan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing merupakan instrumen penegakan kedaulatan negara, UU No. 6 Tahun 2011 juga mengatur hak orang asing yang terkena tindakan keimigrasian untuk mengajukan keberatan kepada Menteri. Hal ini mengisyaratkan bahwa hukum keimigrasian selain mengutamakan aspek kedaulatan negara, juga memperhatikan masalah hak asasi manusia setiap orang.

Tindakan administratif keimigrasian yang paling sering diberikan kepada para pelanggar keimigrasian adalah deportasi. Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Tata cara proses pendeportasian yang dilakukan meliputi: melakukan berita acara pemeriksaan terhadap orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian yang didampingi penerjemah, dan juga mendatangkan perwakilan dari Kedutaan Besar orang asing yang bersangkutan sebagai konfirmasi kebenaran identitas orang asing tersebut. Konfirmasi dilakukan terhadap keabsahan paspor, visa yang dikeluarkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, maupun visa yang dikeluarkan pada saat orang asing tersebut tiba di Indonesia, kemudian membuat surat keputusan deportasi.

Keputusan deportasi dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi yang berwenang, yaitu Kepala Kantor Imigrasi dan keputusan tersebut harus disampaikan kepada orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan. Selama orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian tersebut menunggu proses pendeportasian, orang asing tersebut ditempatkan di Ruang Detensi Imigrasi.

Pasal 1 angka 34 UU No. 6 Tahun 2011 menentukan bahwa Ruang Detensi Imigrasi merupakan tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi. Pasal 44 ayat (1) menentukan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dapat ditempatkan di Ruang Detensi Imigrasi apabila berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin tinggal yang sah, atau dalam rangka menunggu proses pengusiran atau pendeportasian keluar wilayah Indonesia.

Contoh kasus penyalahgunaan izin tinggal pernah terjadi terhadap orang asing yang bernama Chen Qinpeng yang berkewarganegaraan China, Pasport Nomor E58942114 dan Jing Cilu yang berkewarganegaraan China, Pasport Nomor E37538042. Chen Qinpeng dan Jing Cilu telah melakukan tindak pidana keimigrasian, dimana keduanya masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 16 September 2015 dengan menggunakan Visa on Arrival. Terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal yang melanggar ketentuan perundang-undangan keimigrasian, karena yang bersangkutan hanya memiliki izin kunjungan dan berlibur tidak untuk bekerja. Namun pada kenyataannya terdakwa berada di Lampung untuk bekerja melakukan pelatihan terhadap karyawan PT. Radema Graha Sarana yang sedang mengerjakan proyek pengeboran untuk pemasangan pipa gas milik PGN di Bandar Lampung. Sehingga terdakwa diduga melakukan pelanggaran keimigrasian sebagaimana dimaksud Pasal 122 huruf a jo. Pasal 75 ayat (2) huruf a, b, dan f UU No. 6 Tahun 2011 dan kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa penangkalan, pembatalan izin tinggal, dan pendeportasian.

Pada saat proses pemulangan orang asing tersebut dilakukan pengawasan keberangkatan oleh Petugas Imigrasi sampai ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi, kemudian diterakan tanda penolakan di paspornya oleh Petugas Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi baik di bandara maupun pelabuhan dan orang asing tersebut dipulangkan.

Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian

Penyidikan tindak pidana keimigrasian yaitu penanganan suatu tindak pidana keimigrasian melalui proses peradilan, yang termasuk di dalam sistem peradilan pidana (M. Abdul Kholiq, 2002: 21). Penyidikan atau kerap disebut tindakan secara pro justisia diberikan kepada orang asing yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran keimigrasian yang tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2011 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013. Tindakan tersebut berupa penyidikan terhadap tersangka dan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana keimigrasian yang dilakukan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, melakukan tindakan pengkarantinaan terhadap orang asing, melakukan penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan terhadap tempat, benda-benda, dokumen-dokumen, surat-surat yang berkaitan dengan tindak pidana imigrasi, memanggil para saksi dan tersangka, dengan disertai pembuatan berita acaranya di setiap tindakan hukum yang dilakukan.

Terhadap orang asing yang dilakukan operasi tangkap tangan karena melakukan tindak pidana imigrasi ataupun yang berkaitan dengan tindak pidana lainnya, maka Penyidik dapat secara langsung melakukan tindakan seperti yang diatur dalam KUHAP Pasal 5 ayat (1) huruf b, yaitu:

a. pengangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;

b. pemeriksaan dan penyitaan surat mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

c. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Tindakan ini dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi, yang telah berstatus Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian. PPNS Keimigrasian diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penegakan hukum keimigrasian terhadap pelanggaran tindak pidana keimigrasian. Dalam Pasal 107 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa PPNS Keimigrasian melakukan koordinasi dengan Penyidik Kepolisian RI dalam hal pemberitahuan dimulainya penyidikan tindak pidana imigrasi kepada Penyidik Kepolisian RI selaku Koordinator dan Pengawas (Korwas) PPNS Keimigrasian. Dalam hal serah terima berkas perkara hasil penyidikan tindak pidana imigrasi dari PPNS Imigrasi kepada Penyidik Kepolisian RI selaku Korwas PPNS Keimigrasian untuk disampaikan kepada Penuntut Umum (Pasal 107 ayat (3) KUHAP). Apabila melakukan penghentian penyidikan maka memberitahukan kepada Penyidik Kepolisian RI dari penuntut umum (Pasal 109 ayat (3) KUHAP). Penghentian penyidikan dilakukan apabila tidak teradapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukanlah tindak pidana dan penyidikan dihentikan demi hukum (Pasal 109 ayat (2) KUHAP).

Penindakan yang dilakukan terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian, dilakukan dengan cara memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana keimigrasian. Dimana laporan dari masyarakat terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana sangat membantu dalam penegakan hukum keimigrasian.

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap WNA yang melanggar izin tinggal keimigrasian merupakan kegiatan untuk memperoleh keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka maupun para saksi dan barang bukti maupun mengenai unsur-unsur tindak pidana keimigrasian yang telah terjadi, sehingga kedudukan ataupun peranan seseorang maupun barang bukti dalam tindakan keimigrasian menjadi jelas dan terang. Dasar pertimbangan dilakukan pemeriksaan adalah laporan kejadian keimigrasian, berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara, berita acara penangkapan, berita acara karantina imigrasi, berita acara penggeledahan, dan berita acara penyitaan, adanya petunjuk dari Penuntut Umum mengenai adanya pemeriksaan tambahan. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara adalah akhir dari proses penyidikan tindak pidana keimigrasian. Dilakukannya hal tersebut adalah hasil pemeriksaan tersangka dan para saksi atau saksi ahli beserta kelengkapannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana keimigrasian dan dilakukan demi hukum.

Penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan pengiriman berkas perkara yang berkaitan dengan tanggung jawab atas tersangka beserta dengan barang bukti kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian RI. Penghentian penyidikan dilakukan sebagai kegiatan penyelesaian perkara apabila tidak cukup bukti, peristiwa pidana tersebut bukanlah tindak pidana keimigrasian, dan dihentikan demi hukum. Tindakan keimigrasian yang dikenakan secara pro justisia berdasarkan pada Pasal 106 UU No. 6 Tahun 2011 terhadap warga negara asing diketahui dari laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian, tertangkap tangan ataupun dengan diketahui sendiri secara langsung oleh PPNS Keimigrasian pada saat melakukan pemantauan (operasi) ke lapangan.

Salah satu kasus pelanggaran keimigrasian lainnya yang pernah terjadi terhadap orang asing di daerah Lampung yaitu yang dilakukan oleh Marwan Saydeh bin Mustafa, berkewarganegaraan Syriah. Ia bekerja sebagai pemain sepak bola dan beralamat di Apartment Gading Nias Jakarta Utara. Marwan Saydeh bin Mustafa telah memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk dirinya sendiri. Pada tanggal 28 November 2014 Marwan Saydeh bin Mustafa datang ke Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung untuk mengurus pembuatan paspor Republik Indonesia dimana data kependudukannya adalah KTP dan KK palsu. Terhadap terdakwa yang telah melanggar ketentuan perundang-undangan keimigrasian maka dilakukan tindakan kepadanya penahanan di Rumah Tahanan, selanjutnya diperpanjang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Dengan sanksi pemidanaan tersebut diharapkan dapat menimbulkan efek jera dan menjadi contoh penegakan hukum keimigrasian yang tegas dengan berpegang teguh terhadap UU No. 6 Tahun 2011, sehingga orang asing yang berada di Lampung lebih taat terhadap aturan yang berlaku di Indonesia.

Praktiknya, tindakan penyidikan jarang dilaksanakan. Hal ini dikarenakan dianggap tidak efektif, memakan waktu yang relatif lama, pengalokasian anggaran yang masih belum memadai, serta sumber daya manusia PPNS Keimigrasian sangat terbatas jika dibandingkan dengan Penyidik Kepolisian. Sehingga petugas di lapangan lebih memilih upaya hukum non justisia (tindakan administratif keimigrasian), melalui pendeportasian ke negara asalnya.

Tujuan dari pengawasan terhadap orang asing yang masuk ke Indonesia adalah dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Maka dari itu dalam menegakkan UU No. 6 Tahun 2011, Direktorat Jenderal Imigrasi akan terus melakukan pengawasan sejak orang asing tersebut masuk hingga berada di wilayah Indonesia. Terhadap orang asing yang dianggap mencurigkan, maka akan dilakukan pemeriksaan paspor dan visa secara mendalam, serta apa maksud dan tujuannya masuk ke wilayah Indonesia.

Kemudian wilayah-wilayah yang akan dikunjungi orang asing akan didata dan dimasukkan ke sistem yang langsung terkoneksi ke Kantor Imigrasi seluruh Indonesia. Sehingga apabila orang asing tersebut tidak melaporkan keberadaannya di suatu daerah, maka pihak Imigrasi tetap memiliki data tersebut sebagai langkah preventif. Dengan adanya data tersebut Petugas Imigrasi dapat lebih mudah dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayahnya.

Perbaikan dan Peningkatan

Dalam proses penegakan hukum keimigrasian ini, tentu masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Di antaranya, meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas Imigrasi di daerah perbatasan, dukungan moral dan politik dari pemangku jabatan, perbaikan sarana dan prasarana, serta fasilitas keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, meningkatkan kerja sama dan koordinasi lintas lembaga, dan menjalankan norma UU No. 6 Tahun 2011 beserta peraturan pelaksana lainnya dengan sungguh-sungguh. Jadikanlah, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai lembaga yang terhormat dan berwibawa, layaknya semboyan: Bhumi Pura Wira Wibawa (Penjaga Pintu Gerbang Negara yang Berwibawa).

KONTROVERSI PENERAPAN PRINSIP NON-REFOULEMENT BAGI PENCARI SUAKA DAN PENGUNGSI SEBAGAI SUATU JUS COGENS

"...tidak ada satupun pasal dalam BAB XA UUD 1945 bersifat mutlak. Semuanya dapat dibatasi dan dikurangi bila ternyata pemberlakuan hak asasi manusia tersebut malah mengancam kedaulatan negara, termasuk dalam hal ini penerapan prinsip non-refouelement bagi pencari suaka dan pengungsi."

“…. tidak semua pencari suaka, bahkan pengungsi sekalipun mendapatkan jaminan penuh untuk tinggal di Indonesia dengan dalih prinsip non-refoulement. Kebijakan selektif keimigrasian lah yang menjadi filter bagi penerapan prinsip non-refoulement di Indonesia.”

MUTLAK ATAU RELATIF?

Sudah bertahun-tahun, Indonesia menghadapi masalah dengan orang-orang asing yang mengaku sebagai pencari suaka untuk diproses statusnya sebagai pengungsi. Meski bukan sebagai negara tujuan, Indonesia sering dijadikan sebagai negara transit karena posisi geografis Indonesia berada pada jalur menuju perlintasan negara tujuan suaka, yaitu Australia. Dari Indonesia, mereka berniat masuk ke Australia, baik secara legal ataupun ilegal dengan menggunakan status pengungsi yang dikeluarkan oleh UNHCR mewakili pemerintah Indonesia.[1]

Keberadaan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari intervensi lembaga internasional dengan manjadikan hak asasi manusia sebagai dasar pembenarannya. Prinsip yang terkenal dalam hukum pengungsi adalah prinsip larangan pengusiran ke negara asal (non-refoulement) bagi pencari suaka dan pengungsi. Dalam hukum internasional, prinsip ini merupakan peremptory norm of general international law atau jus cogens, yang keberadaannya diakui oleh komunitas internasional sebagai norma yang tidak boleh diabaikan, dilanggar, dan diubah.[2] Bahkan dalam pendapat lain, prinsip ini termasuk suatu kewajiban non-derogable (tidak dapat dikurangi) dan berlaku mutlak bagi semua negara di dunia.

Merujuk pada etimologisnya istilah refoulement berasal dari kata Prancis. Refoulement berarti: “expulsion or return of a refugee from on state to another”.[3] Non-refouelement diartikan sebagai: “a rufugee’s right of not being expelled form one state to another, esp. to one where his or her life or liberty would be thetrened.” Kewajiban negara pihak dari Konvensi Tahun 1951 untuk mentaati prinsip non-refoulement dari Pasal 33 merupakan hal yang berdiri sendiri terlepas dari kewajiban orang asing untuk memenuhi persyaratan formal secara keimigrasian. Bahkan jika orang asing itu masuk secara tidak sah. Dalam kasus tidak ada penilaian terhadap permohonan suaka, di dalamnya tidak ada jaminan terhadap pengusiran pencari suaka yang bertentangan dengan Pasal 33 Konvensi Tahun 1951.

Prinsip non-refoulement diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Konvensi Tahun 1951 tentang Pengungsi. Pasal tersebut menetapkan bahwa negara-negara pihak pada konvensi ini tidak boleh mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi, dengan cara apapun, ke perbatasan wilayah negara pihak yang akan mengancam kehidupan maupun kebebasan pengungsi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu ataupun karena opini politiknya.[4] Pasal 33 ayat (1) Konvensi Tahun 1951 yang berisi prinsip non-refoulement ini termasuk dalam pasal-pasal yang tidak dapat direservasi dan prinsip ini pun mengikat negara-negara bukan peserta Konvensi Tahun 1951.[5]

Prinsip non-refoulement sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) Konvensi Tahun 1951 merupakan dasar dari perlindungan internasional terhadap pengungsi. Substansi dari prinsip non-refoulement adalah jaminan suatu negara untuk tidak akan mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi dengan cara appaun ke negara asalnya dimana kehidupan dan kebebasannya akan terancam. Sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Pasal 31 dan Pasal 33 ayat (1) Konvensi Tahun 1951, baik kedatangan secara tidak sah maupun kegagalan, harus melaporkan kepada otoritas yang berwenang dalam batas waktu yang telah ditentukan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alasan formal untuk mengesampingkan seseorang dari status pengungsi.

Pasal 33 ayat (1) Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi menyatakan bahwa:

“Tidak ada Negara Pihak yang akan mengusir atau mengembalikan  (”refouler”) pengungsi dengan cara apa pun ke perbatasan wilayah-wilayah dimana hidup dan kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya.”

Namun, keberlakuan prinsip non-refoulement bagi pencari suaka dan pengungsi tidak dapat diterapkan secara masif dan memaksa kepada suatu negara. Prinsip ini tidak dapat berlaku mutlak. Walaupun, normanya bersifat memaksa (jus cogens), namun penerapannya sangat kondisional, tergantung pada urgensi dan kebutuhannnya bagi negara peserta. Jika negara peserta saja dapat menolak prinsip non-refoulement, apalagi Indonesia yang sampai saat ini bukan merupakan negara pihak Konvensi Tahun 1951.

Praktiknya, prinsip inilah sering kali dimanfaatkan oleh sebagian pihak untuk menyelundupkan pengungsi dan pencari suaka ke Indonesia untuk ke Australia sebagai negara tujuan. Namun, Australia yang merupakan negara pihak Konvensi Tahun 1951 saat ini telah menutup semua akses masuk bagi para pengungsi dan pencari suaka. Akibatnya, Indonesia yang awalnya hanya dijadikan sebagai negara transit kini berubah status menjadi negara tujuan.

Diskurus penanganan pencari suaka dan pengungsi menjadi rumit, ketika pemerintah mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-0352.GR.02.07 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri sebagai Pencari Suaka dan Pengungsi, yang ditandatangani pada tanggal 19 April 2016. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) peraturan tersebut, secara tersirat mengakomodir prinsip non-refoulement yang menjelaskan bahwa terhadap orang asing yang menyatakan diri sebagai pencari suaka dan pengungsi pada saat masuk ke wilayah Indonesia, dilakukan penanganan pada kesempatan pertama. Jelas ini bertentangan dengan prinsip kebijakan selektif keimigrasian, yang dianut oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

Setahun setelah ditetapkannya peraturan tersebut, kini pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Dalam bagian konsiderans peraturan preseiden tersebut, tidak disebutkan sama sekali kepentingan filosofis, yuridis, dan sosiologis dari aspek keimigrasian. Bahkan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak dimasukkan dalam bagian mengingat. Padahal, pencari suaka dan pengungsi adalah subjek orang asing[6], yang diatur dan menjadi pokok bahasan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Padahal fungsi keimigrasian adalah untuk memastikan agar setiap orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia membawa manfaat dan tidak merugikan Indonesia.

Keberadaan paket peraturan pro pencari suaka dan pengungsi ini menimbulkan polemik di kalangan akademisi dan praktisi keimigrasian. Betapa tidak, pencari suaka dan pengungsi yang merupakan imigran ilegal dapat dikecualikan dari tindakan administratif keimigrasian (baca: Deportasi). Padahal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 sendiri tidak mengenal istilah pencari suaka dan pengungsi. Undang-undang tersebut hanya mengelompokan orang asing ke dalam dua kategori, yaitu imigran legal dan ilegal.

Imigran legal dalam hal ini adalah setiap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia wajib memiliki visa yang sah dan masih berlaku, serta telah melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.[7] Sebaliknya, bila tidak melalui mekanisme di atas, maka orang asing tersebut dikategorikan sebagai imigran ilegal. Menurut UU No.  6 Tahun 2011, tindakan yang diberikan terhadap imigran ilegal tersebut adalah Tindakan Administratif Keimigrasian, berupa Deportasi.[8] Menjadi suatu dilema hukum, ketika instrument hukum positif (keimigrasian) sudah menentukan demikian, tapi dikecualikan oleh prinsip hukum dalam Konvensi Tahun 1951 yang Indonesia sendiri hingga saat ini belum meratifikasinya

Norma yang dirumuskan dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 jauh dari semangat penegakan hukum, pengamanan, dan kedaulatan negara. Dapat dikatakan, peraturan ini penuh kepentingan politik dan pihak asing.  Akibatnya, Rumah Detensi Imigrasi yang fungsi awalnya hanya sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang akan dikenakan tindakan adminstratif keimigrasian (immigratoir)[9], kini telah berubah menjadi tempat penampungan pencari suaka dan pengungsi. Bahkan fungsi pengawasan yang semula berada di Kantor Imigrasi, kini beralih ke Rumah Detensi Imigrasi. Faktanya, hampir semua Rumah Detensi Imigrasi di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas (over capacity), karena terlalu banyak menampung pencari suaka dan pengungsi.

Diakomodirnya prinsip non-refoulement dalam kedua peraturan ini, malah akan membuat Indonesia dalam posisi layaknya sebagai negara pihak Konvensi Tahun 1951. Padahal sampai saat ini, Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut. Tentu, hadirnya peraturan presiden ini malah menghilangkan marwah imigrasi sebagai otoritas penjaga pintu gerbang negara.

PEMBATASAN PRINSIP NON-REFOULEMENT

Pada praktiknya, penerapan prinsip non-refoulement ini tidak bersifat mutlak atau absolut, termasuk hak asasi yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjadi dasar keberadaan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia.[10] Jika kita menarik dari perspektif original intent pembentuk UUD 1945, bahwa seluruh hak asasi manusia yang tercantum dalam Bab XA UUD 1945 keberlakuannya relatif dan dapat dibatasi. Original intent pembentuk UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi juga diperkuat oleh penempatan Pasal 28J sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam Bab XA UUD 1945 tersebut. Mengutip pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 2-3/PUU-V/2007, maka secara penafsiran sistematis (sistematische interpretatie), hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945.

Sistematika pengaturan mengenai hak asasi manusia dalam UUD 1945 ini sejalan pula dengan sistematika pengaturan dalam Universal Declaration of Human Rights yang juga menempatkan pasal tentang pembatasan hak asasi manusia sebagai pasal penutup, yaitu Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi, “In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.”

Terkait dengan aspek hak asasi manusia dalam penerapan prinsip non-refoulement bagi pencari suaka dan pengungsi di Indonesia yang selama ini menjadi dasar pertimbangan, tidak dapat menjadi pembenaran mutlak. Menjadikan prinsip non-refoulement sebagai jus cogens yang harus ditaati oleh semua negara di dunia ternyata harus dibatasi oleh keberlakuan hukum nasional masing-masing negara.

HAM Universal bukan berarti harus dipaksakan keberlakuannya, tetapi juga harus memperhatikan aspek batasan-batasan yang diakui oleh hukum regional. Indonesia bukanlah negara pihak Konvensi Tahun 1950, sehingga secara hukum tidak ada norma yang mengikat Indonesia untuk tunduk pada prinsip non-refoulement. Dalil hukum pemberlakuan Peraturan Direktur Jenderal Nomor IMI-0352.GR.02.07 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi, yang ditandatangani pada tanggal 19 April 2016 dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri adalah Pasal 28G UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28G UUD 1945 inilah yang selalu dijadikan dasar hukum keberadaan pencari suaka dan pengungsi untuk masuk dan tinggal di Indonesia. Walaupun sejatinya keberadaan mereka di Indonesia pun telah mengancam kedaulatan negara dan mengganggu ketertiban umum.[11] Adanya perbedaan budaya, ideologi, dan pandangan politik menyebabkan keberadaan mereka seringkali merugikan Indonesia sebagai negara transit.[12] Padahal sudah dijelaskan bahwa tidak ada satupun pasal dalam BAB XA UUD 1945 bersifat mutlak. Semuanya dapat dibatasi dan dikurangi bila ternyata pemberlakuan hak asasi manusia tersebut malah mengancam kedaulatan negara, termasuk dalam hal ini penerapan prinsip non-refouelement bagi pencari suaka dan pengungsi. Pembatasan hak tersebut diatur dalam Pasal 28J UUD 1945.

Pasal 28J UUD 1945 menjelaskan bahwa:

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat 6 (enam) batasan pemberlakuan hak asasi manusia di Indonesia, yaitu:

1. Undang-undang
2. Hak asasi manusia orang lain;
3. Kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara;
4. Moral;
5. Nilai-nilai agama;
6. Keamanan dan ketertiban umum.

Selain itu juga, pembatasan prinsip non-refoulement juga diatur dalam ketentuan Konvensi Tahun 1951 itu sendiri. Berdasarkan Pasal 33 ayat 2 Konvensi 1951 penerapan prinsip non-refoulement tidak berlaku bila pengungsi tersebut keberadaannya mengancam keamanan nasional atau mengganggu ketertiban umum di negara tempat ia mencari perlindungan.

Pembatasan atau pengecualian prinsip non-refoulement diatur dalam Pasal 33 ayat (2) Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi, menyatakan bahwa

 “Namun, keuntungan dari ketentuan ini tidak boleh diklaim oleh pengungsi di mana terdapat alasan-alasan yang layak untuk menganggap sebagai bahaya terhadap keamanan negara di mana ia berada, atau karena telah dijatuhi hukuman oleh putusan hakim yang bersifat final atas tindak pidana sangat berat ia merupakan bahaya bagi masyarakat negara itu.”

Menurut Pasal 33 ayat 2 Konvensi 1951, larangan memaksa pengungsi kembali ke negara di mana ia mungkin mengalami persekusi tidak diterapkan kepada pengungsi yang mengancam keamanan negara, atau ia telah mendapatkan putusan akhir dari hakim atas kejahatan serius yang telah ia perbuat, serta membahayakan masyarakat negara setempat. Namun, ketentuan ini hanya berlaku untuk perkecualian yang sangat mendesak. Hal tersebut bermakna, apabila perkecualian tersebut akan diterapkan, maka harus dibuktikan bahwa terdapat hubungan langsung antara keberadaan pengungsi di suatu negara dengan keamanan nasional negara itu yang terancam.

Pengusiran pengungsi yang sedemikian itu hanya akan dilakukan sebagai pelaksanaan suatu keputusan yang dicapai sesuai dengan proses hukum yang semestinya. Hal ini dikecualikan apabila ada alasan-alasan keamanan nasional yang bersifat memaksa mengharuskan lain, pengungsi itu akan diizinkan menyampaikan bukti untuk membersihkan dirinya serta mengajukan banding kepada instansi yang berwenang.

Pengecualian penerapan non-refoulement mensyaratkan adanya unsur ancaman terhadap keamanan negara dan gangguan terhadap ketertiban umum di negara setempat. Bagi Indonesia, keamanan tidak hanya dalam konteks keamanan internal suatu negara, namun juga dalam sistem keamanan pangan, kesehatan, keuangan dan perdagangan. Ancaman meliputi hambatan, tantangan dan gangguan. Dalam arti sempit, ancaman dapat bersifat terencana ataupun residual. Ancaman terencana dapat berupa subversi maupun pemberontakan dalam negeri maupun infiltrasi, subversi, sabotase dan invasi. Ancaman residual adalah berbagai keadaan dalam masyarakat yang merupakan kerawanan ekonomi, sosial dan politik yang apabila tidak ditangani secara tuntas pada waktunya, akan memicu kerusuhan yang dapat dipergunakan oleh unsur-unsur subversi atau pemberontak untuk kepentingannya

Batasan yuridis yang harus dipahami dalam konsep prinsip non-refoulement adalah sangat bergantung pada rezim hukum yang dianut oleh masing-masing negara. Politik hukum keimigrasian yang dianut oleh Indonesia saat ini adalah kebijakan selektif (selective policy) yang berdasarkan pada asas kemanfaatan.[13] Kebijakan selektif keimigrasian tersebut ditentukan dalam Bagian Kesatu Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Maksudnya, hanya orang asing yang membawa manfaat bagi negara yang dapat masuk dan tinggal di Indonesia.

Berdasarkan prinsip hukum dalam Pasal 75 dan Bagian Kesatu Penjelasan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011, kebijakan keimigrasian Indonesia untuk orang asing menganut asas kebijakan selektif (selective policy) yang menegaskan bahwa:

1. hanya orang asing yang bermanfaat yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia;
2. hanya orang asing yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia;
3. orang asing harus tunduk pada peraturan hukum di Indonesia;
4. orang asing yang masuk dan berada di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya.

Berdasarkan prinsip ini, maka hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara, tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat yang dapat masuk dan keluar wilayah Indonesia.[14] Bahkan dalam tafsir lain, pergerakan orang asing tersebut harus dapat sesuai dengan ideologi negara dan tidak mengancam keutuhan bangsa.

Secara normatif, setiap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia harus memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku. Sehingga tidak semua pencari suaka atau pengungsi sekalipun yang mendapat jaminan mutlak untuk tinggal di Indonesia dengan dalih prinsip non-refoulement, bila dikaitkan dengan asas kebijakan selektif keimigrasian tersebut.

Lebih lanjut, kebijakan selektif ini dalam pelaksanaannya harus memperhatikan keseimbangan antara pendekatan keamanan (security approach) dan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach).[15] Maknanya, dalam menjalankan fungsi tersebut, Imigrasi harus mengutamakan aspek kedaulatan dan keamanan negara, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.[16] Lantas, bagaimana bisa diwujudkan bila keberadaan pencari suaka dan pengungsi pada praktiknya malah diakui dan diakomodir kepentingannya.

      Kontraksi hukum ini menjadi kompleks, ketika Indonesia harus dibebankan pada norma hukum yang mengikat pada Konvensi Tahun 1951. Namun perlu diketahui, karena Indonesia adalah bagian dari negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), maka secara tidak langsung tunduk pada asas universal bagi pengungsi yaitu, prinsip non-refoulement. Praktiknya, prinsip tersebut bertentangan dengan kebijakan selektif keimigrasian yang menghendaki hanya orang asing bermanfaat yang dapat masuk ke wilayah Indonesia. Lagipula, Indonesia bukanlah negara pihak Konvensi Tahun 1951 sehingga tidak ada kewajiban untuk tunduk pada kaidah global dalam konvensi tersebut.[17]

Depok, April 2018

M. Alvi Syahrin

---

[1] M. Alvi Syahrin, Penyadapan oleh Australia, Sebaiknya Imigrasi Bersikap, Majalah Bhumi Pura. Januari-Februari 2014, Jakarta: Direktorat Jenderal Imigasi.

[2] Gennady Danilenko. International Jus Cogens: Issues of Law Making. European Journal of International Law. October 14. 2003.

[3] Bryan A. Garner, 1999, Black’s Law Dicitionary, Eight Edition, Thomson West, St. Paul Minn, hlm. 1285

[4] M. Alvi Syahrin. Hak Asasi Bermigrasi.  Majalah Bhumi Pura. November 2015. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, hlm. 29-31

[5] Sigit Riyanto. Prinsip Non-refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum internasional. Mimbar Hukum. Vol 22. No. 3. Oktober 2010.

[6] Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia. Lihat, Indonesia, Undang-Undang tentang Keimigrasian, UU No. 6 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 52, Pasal 1 angka 9.

[7] Indonesia, Undang-Undang tentang Keimigrasian, UU No. 6 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 52, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2).

[8] Indonesia, Undang-Undang tentang Keimigrasian, UU No. 6 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 52, Pasal 75 ayat (2) huruf f.

[9] Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan adiministratif keimigrasian. Lihat, Indonesia, Undang-Undang tentang Keimigrasian, UU No. 6 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 52, Pasal 1 angka 33. Dalam Pasal 1 angka 35 disebutkan bahwa Deteni adalah orang asing penghuni Dumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat Imigrasi. Detensi yang dimaksudkan disini adalah pelanggar keimigrasian (immigratioir) bukan pencari suaka dan pengungsi.

Bandingkan dengan Indonesia, Peraturan Presiden tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, Perpres No. 125 Tahun 2016, LN Tahun 2016 Nomor 368, Pasal 9 huruf d, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 29, Pasal 42, Pasal 43. Dalam ketentuan tersebut ditentukan bahwa Rumah Detensi Imigrasi memiliki wewenang untuk terlibat secara aktif dalam menganani pencari suaka dan pengungsi dengan cara: mendata, mengidentifikasi, menampung, menempatkan, melakukan koordinasi, dan mengawasi. Tentu hal ini bertentangan dengan terminologi Rumah Detensi Imigrasi yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2011 sebagai ketentuan organik.

Di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-11.OT.01.01 Tahun 2009 tentang Oraganisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi, Pasal 3 dengan tegas disebutkan bahwa Rumah Detensi Imigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang pendetensian orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenakan tindakan keimigrasian yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dalam rangka pemulangan atau deportasi. Pasal 4 menjelaskan bahwa fungsi Rumah Detensi Imigrasi diantaranya melakukan tugas: pendetensian, pengisolasian, dan pendeportasian.

Jadi tidak ada sama sekali instrument hukum keimigrasian yang mengatur pergeseran fungsi Rumah Detensi Imigrasi, seperti yang diatur berbeda dalam Perpres No. 125 Tahun 2016. Bila dikaitkan dengan pemberlakuan Teori Norma Dasar, maka keberadaan Perpres ini sangat berpotensi batal demi hukum karena bertentangan dengan norma hukum di atasnya.

[10] Lihat, https://panmohamadfaiz.com/2007/11/19/pembatasan-hak-asasi-manusia-di-indonesia/, diakses pada hari Minggu (18/03/2018), pukul 17.47 WIB.

[11] Syahrin, M.A., 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(1), pp.43-57.

[12] M. Alvi Syahrin, Imigran Ilegal, Migrasi atau Ekspansi?, Majalah Check Point, Edisi 3 Oktober 2015, Jakarta: Akademi Imigrasi.

[13] M. Alvi Syahrin, Eksodus Warga Negara Tiongkok: Antara Kebijakan dan Penyelundupan, Majalah Check Point, Edisi 5 November 2016, Jakarta: Akademi Imigrasi.

[14] Muhammad Indra. 2015, Perspektif Penegakan Hukum dalam Hukum Keimigrasian Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi.

[15] R. Tinggartomanu, Pengawasan dan Intelijen Keimigrasian, Bahan Kuliah, disampaikan pada perkuliahan Pendidikan Pejabat Imigrasi (DIKPIM), pada hari Rabu (17 Juni 2015), di Kampus Akademi Imigrasi, Tangerang. 2015

[16] Lihat, M. Iman Santoso. 2007. Cet-1. Prespektif Imigrasi dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, hlm. 33-41.

[17] Syahrin, M.A., 2017. The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia. Sriwijaya Law Review, 1(2), pp.168-178.