Showing posts with label Imigran Ilegal. Show all posts
Showing posts with label Imigran Ilegal. Show all posts

Monday, October 22, 2018

MEMBEDAH REZIM PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN INDONESIA

Globalisasi dalam Optik Keimigrasian
Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas telah membawa dampak pada peningkatan lalu lintas orang. Fenomena ini sudah menjadi perhatian negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Sebagai negara yang mempunyai kedaulatan untuk mengatur lalu lintas orang yang akan masuk dan keluar wilayah negaranya, Indonesia kini dihadapkan kepada beragam masalah transnasional (Hendra Halwani, 2005: 10).
Dampak yang ditimbulkan dari globalisasi yaitu, perdagangan narkotika antarnegara, aksi-aksi terorisme yang mengancam keamanan dan ketertiban dunia, perdagangan manusia (human trafficking), penyelundupan manusia (people smuggling), pencucian uang (money laundering), imigran gelap, perdagangan senjata dan lain sebagainya. Dari contoh dampak negatif di atas, dapat digolongkan sebagai aksi kejahatan yang terorganisir atau sering disebut Transnational Organized Crimes (M. Alvi Syahrin, 2017: 168-178). Kejahatan tersebut bukan hanya mengancam kedaulatan negara Indonesia sendiri, tetapi juga mengancam ketentraman dan kedaulatan seluruh negara di dunia (M. Iman Santoso, 2007: 36).
Untuk meminimalisir dampak tersebut, maka diperlukan suatu lembaga yang mengatur masalah tentang keluar masuknya orang ke wilayah negara Republik Indonesia, yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi adalah suatu lembaga yang mengatur perlintasan masuk dan keluarnya orang ke wilayah negara Republik Indonesia. Permasalahan keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU No. 6 Tahun 2011). Di mana dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 2011 disebutkan bahwa: “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.”
Pengaturan bidang keimigrasian (lalu lintas masuk dan keluar) suatu negara, berdasarkan hukum internasional merupakan hak dan wewenang suatu negara. Dengan perkataan lain, merupakan salah satu indikator kedaulatan suatu negara. Direktorat Jenderal Imigrasi secara kelembagaan memiliki peran di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara seperti bidang ekonomi, politik, hukum, dan keamanan (Abdullah Sjahriful, 1993: 5).
Pelanggaran keimigrasian yang sering terjadi adalah penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian yang dilakukan oleh tenaga kerja asing, terutama di perusahaan energi dan pertambangan. Skema investasi (Turnkey Project Mangement) antara Indonesia dan Tiongkok, menimbulkan dampak yang sistemik, khususnya dalam kepemilikan modal, infrastruktur, dan tenaga kerja asing. Contoh kasus tenaga kerja asing di perusahaan energi dan tambang terdapat di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan per tanggal 06 April 2018, terdapat sekitar 927 warga negara Tiongkok yang bekerja secara ilegal di sejumlah perusahaan pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Tenaga kerja asing ini paling banyak bekerja di Virtue Dragon Nickel Industry dengan jumlah 632 orang. Kasus lain juga pernah terjadi di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Setidaknya ada sekitar 671 warga negara Tiongkok yang bekerja secara ilegal di PT. Priamanaya Energy. Dari jumlah tersebut, 90% di antaranya merupakan tenaga kerja asing ilegal. Mereka tidak memiliki Izin Tinggal Terbatas Bekerja dari Kantor Imigrasi dan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kebanyakan modus mereka adalah menyahgunakan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan yang seharusnya bukan untuk bekerja
Penegakan Hukum Keimigrasian
Penegakan hukum merupakan tindakan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum oleh orang-orang yang berkepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku (C.S.T. Kansil, 2002: 17). Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum keimigrasian negara Republik Indonesia baik itu warga negara Indonesia (WNI) atau orang asing. Hal ini dimaksudkan untuk membuat efek jera kepada para pelanggar tindak pidana keimigrasian di Indonesia. Penegakan hukum keimigrasian ini sangat penting, karena keimigrasian berhubungan erat dengan kedaulatan suatu negara (M. Iman Santoso, 2004: 54). Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, maka integritas dan kedaulatan negara Indonesia secara tidak langsung akan dihormati dan dihargai oleh negara-negara lain.
Penegakan hukum keimigrasian terhadap WNI, ditujukan pada permasalahan:
a. pemalsuan identitas;
b. pertanggungjawaban sponsor;
c.  kepemilikan paspor ganda;
d.  keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian.
Sedangkan, penegakan hukum keimigrasian terhadap orang asing, ditujukan pada permasalahan:
a. pemalsuan identitas;
b.  pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing;
c.  penyalahgunaan izin tinggal;
d.  masuk secara ilegal atau berada secara ilegal;
e.  pemantauan/razia;
f.    kerawanan keimigrasian secara geografis dalam perlintasan
Tindakan Administratif Keimigrasian
Pasal 1 angka 31 UU No. 6 Tahun 2011 menyatakan tindakan administrasi keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap orang asing di luar proses peradilan. UU No. 6 Tahun 2011, Pasal 75 ayat (1) menentukan alasan tindakan (administrasi) keimigrasian bahwa apabila orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.
UU No. 6 Tahun 2011, Pasal 75 ayat (2) menentukan tindakan administratif  keimigrasian terdiri dari:
a. Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;
b.  Pembatasan, perubahan atau pembatalan Izin Tinggal;
c.  Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
d.  Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
e.  Pengenaan biaya beban; dan / atau
f.    Deportasi dari wilayah Indonesia.
Penentuan apakah dikenakan tindakan administratif keimigrasian ataukah diproses melalui proses peradilan, sepenuhnya ditentukan oleh Pejabat Imigrasi di setiap tingkatan struktur organisasi. Kemudian ketidakjelasan sanksi administratif yang diberlakukan terhadap ancaman yang bukan bersifat administratif terjadi secara meluas dalam hal penegakan hukum keimigrasian.
Lebih lanjut, pada umumnya negara-negara memiliki kekuasaan untuk mengusir, mendeportasi, dan merekonduksi orang-orang asing, seperti halnya kekuasaan untuk melakukan penolakan pemberian izin masuk. Hal ini dianggap sebagai suatu hal yang melekat pada kedaulatan teritorial suatu negara. Mengingat pengaturan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing di suatu negara merupakan esensi kedaulatan teritorial yang melekat pada suatu negara, maka negara berhak menentukan batasan-batasan terhadap keberadaan dan suatu kegiatan yang dapat atau boleh dilakukan oleh orang asing (M. Alvi Syahrin, 2018: 43-57).
Penegakan hukum keimigrasian di mulai dari pengawasan terhadap lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Indonesia. Pejabat Imigrasi berwenang melakukan tindakan administrasi keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.
Kewenangan untuk menetapkan keputusan tindakan administratif keimigrasian ditingkat operasional ada pada Kepala Kantor Imigrasi, di tingkat pengawasan dan pengendalian ada pada Koordinator / Bidang Imigrasi pada setiap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan di tingkat pusat ada pada Direktur Jenderal Imigrasi yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Walaupun pengaturan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing merupakan instrumen penegakan kedaulatan negara, UU No. 6 Tahun 2011 juga mengatur hak orang asing yang terkena tindakan keimigrasian untuk mengajukan keberatan kepada Menteri. Hal ini mengisyaratkan bahwa hukum keimigrasian selain mengutamakan aspek kedaulatan negara, juga memperhatikan masalah hak asasi manusia setiap orang.
Tindakan administratif keimigrasian yang paling sering diberikan kepada para pelanggar keimigrasian adalah deportasi. Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Tata cara proses pendeportasian yang dilakukan meliputi: melakukan berita acara pemeriksaan terhadap orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian yang didampingi penerjemah, dan juga mendatangkan perwakilan dari Kedutaan Besar orang asing yang bersangkutan sebagai konfirmasi kebenaran identitas orang asing tersebut. Konfirmasi dilakukan terhadap keabsahan paspor, visa yang dikeluarkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, maupun visa yang dikeluarkan pada saat orang asing tersebut tiba di Indonesia, kemudian membuat surat keputusan deportasi.
Keputusan deportasi dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi yang berwenang, yaitu Kepala Kantor Imigrasi dan keputusan tersebut harus disampaikan kepada orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan. Selama orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian tersebut menunggu proses pendeportasian, orang asing tersebut ditempatkan di Ruang Detensi Imigrasi.
Pasal 1 angka 34 UU No. 6 Tahun 2011 menentukan bahwa Ruang Detensi Imigrasi merupakan tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi. Pasal 44 ayat (1) menentukan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dapat ditempatkan di Ruang Detensi Imigrasi apabila berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin tinggal yang sah, atau dalam rangka menunggu proses pengusiran atau pendeportasian keluar wilayah Indonesia.
Contoh kasus penyalahgunaan izin tinggal pernah terjadi terhadap orang asing yang bernama Chen Qinpeng yang berkewarganegaraan China, Pasport Nomor E58942114 dan Jing Cilu yang berkewarganegaraan China, Pasport Nomor E37538042. Chen Qinpeng dan Jing Cilu telah melakukan tindak pidana keimigrasian, dimana keduanya masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 16 September 2015 dengan menggunakan Visa on Arrival. Terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal yang melanggar ketentuan perundang-undangan keimigrasian, karena yang bersangkutan hanya memiliki izin kunjungan dan berlibur tidak untuk bekerja. Namun pada kenyataannya terdakwa berada di Lampung untuk bekerja melakukan pelatihan terhadap karyawan PT. Radema Graha Sarana yang sedang mengerjakan proyek pengeboran untuk pemasangan pipa gas milik PGN di Bandar Lampung. Sehingga terdakwa diduga melakukan pelanggaran keimigrasian sebagaimana dimaksud Pasal 122 huruf a jo. Pasal 75 ayat (2) huruf a, b, dan f UU No. 6 Tahun 2011 dan kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa penangkalan, pembatalan izin tinggal, dan pendeportasian.
Pada saat proses pemulangan orang asing tersebut dilakukan pengawasan keberangkatan oleh Petugas Imigrasi sampai ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi, kemudian diterakan tanda penolakan di paspornya oleh Petugas Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi baik di bandara maupun pelabuhan dan orang asing tersebut dipulangkan.
Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian
Penyidikan tindak pidana keimigrasian yaitu penanganan suatu tindak pidana keimigrasian melalui proses peradilan, yang termasuk di dalam sistem peradilan pidana (M. Abdul Kholiq, 2002: 21). Penyidikan atau kerap disebut tindakan secara pro justisia diberikan kepada orang asing yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran keimigrasian yang tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2011 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013. Tindakan tersebut berupa penyidikan terhadap tersangka dan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana keimigrasian yang dilakukan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, melakukan tindakan pengkarantinaan terhadap orang asing, melakukan penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan terhadap tempat, benda-benda, dokumen-dokumen, surat-surat yang berkaitan dengan tindak pidana imigrasi, memanggil para saksi dan tersangka, dengan disertai pembuatan berita acaranya di setiap tindakan hukum yang dilakukan.
Terhadap orang asing yang dilakukan operasi tangkap tangan karena melakukan tindak pidana imigrasi ataupun yang berkaitan dengan tindak pidana lainnya, maka Penyidik dapat secara langsung melakukan tindakan seperti yang diatur dalam KUHAP Pasal 5 ayat (1) huruf b, yaitu:
a. pengangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
b. pemeriksaan dan penyitaan surat mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
c. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
Tindakan ini dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi, yang telah berstatus Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian. PPNS Keimigrasian diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penegakan hukum keimigrasian terhadap pelanggaran tindak pidana keimigrasian. Dalam Pasal 107 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa PPNS Keimigrasian melakukan koordinasi dengan Penyidik Kepolisian RI dalam hal pemberitahuan dimulainya penyidikan tindak pidana imigrasi kepada Penyidik Kepolisian RI selaku Koordinator dan Pengawas (Korwas) PPNS Keimigrasian. Dalam hal serah terima berkas perkara hasil penyidikan tindak pidana imigrasi dari PPNS Imigrasi kepada Penyidik Kepolisian RI selaku Korwas PPNS Keimigrasian untuk disampaikan kepada Penuntut Umum (Pasal 107 ayat (3) KUHAP). Apabila melakukan penghentian penyidikan maka memberitahukan kepada Penyidik Kepolisian RI dari penuntut umum (Pasal 109 ayat (3) KUHAP). Penghentian penyidikan dilakukan apabila tidak teradapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukanlah tindak pidana dan penyidikan dihentikan demi hukum (Pasal 109 ayat (2) KUHAP).
Penindakan yang dilakukan terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian, dilakukan dengan cara memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana keimigrasian. Dimana laporan dari masyarakat terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana sangat membantu dalam penegakan hukum keimigrasian.
Pemeriksaan yang dilakukan terhadap WNA yang melanggar izin tinggal keimigrasian merupakan kegiatan untuk memperoleh keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka maupun para saksi dan barang bukti maupun mengenai unsur-unsur tindak pidana keimigrasian yang telah terjadi, sehingga kedudukan ataupun peranan seseorang maupun barang bukti dalam tindakan keimigrasian menjadi jelas dan terang. Dasar pertimbangan dilakukan pemeriksaan adalah laporan kejadian keimigrasian, berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara, berita acara penangkapan, berita acara karantina imigrasi, berita acara penggeledahan, dan berita acara penyitaan, adanya petunjuk dari Penuntut Umum mengenai adanya pemeriksaan tambahan. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara adalah akhir dari proses penyidikan tindak pidana keimigrasian. Dilakukannya hal tersebut adalah hasil pemeriksaan tersangka dan para saksi atau saksi ahli beserta kelengkapannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana keimigrasian dan dilakukan demi hukum.
Penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan pengiriman berkas perkara yang berkaitan dengan tanggung jawab atas tersangka beserta dengan barang bukti kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian RI. Penghentian penyidikan dilakukan sebagai kegiatan penyelesaian perkara apabila tidak cukup bukti, peristiwa pidana tersebut bukanlah tindak pidana keimigrasian, dan dihentikan demi hukum. Tindakan keimigrasian yang dikenakan secara pro justisia berdasarkan pada Pasal 106 UU No. 6 Tahun 2011 terhadap warga negara asing diketahui dari laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian, tertangkap tangan ataupun dengan diketahui sendiri secara langsung oleh PPNS Keimigrasian pada saat melakukan pemantauan (operasi) ke lapangan.
Salah satu kasus pelanggaran keimigrasian lainnya yang pernah terjadi terhadap orang asing di daerah Lampung yaitu yang dilakukan oleh Marwan Saydeh bin Mustafa, berkewarganegaraan Syriah. Ia bekerja sebagai pemain sepak bola dan beralamat di Apartment Gading Nias Jakarta Utara. Marwan Saydeh bin Mustafa telah memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk dirinya sendiri. Pada tanggal 28 November 2014 Marwan Saydeh bin Mustafa datang ke Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung untuk mengurus pembuatan paspor Republik Indonesia dimana data kependudukannya adalah KTP dan KK palsu. Terhadap terdakwa yang telah melanggar ketentuan perundang-undangan keimigrasian maka dilakukan tindakan kepadanya penahanan di Rumah Tahanan, selanjutnya diperpanjang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Dengan sanksi pemidanaan tersebut diharapkan dapat menimbulkan efek jera dan menjadi contoh penegakan hukum keimigrasian yang tegas dengan berpegang teguh terhadap UU No. 6 Tahun 2011, sehingga orang asing yang berada di Lampung lebih taat terhadap aturan yang berlaku di Indonesia.
Praktiknya, tindakan penyidikan jarang dilaksanakan. Hal ini dikarenakan dianggap tidak efektif, memakan waktu yang relatif lama, pengalokasian anggaran yang masih belum memadai, serta sumber daya manusia PPNS Keimigrasian sangat terbatas jika dibandingkan dengan Penyidik Kepolisian. Sehingga petugas di lapangan lebih memilih upaya hukum non justisia (tindakan administratif keimigrasian), melalui pendeportasian ke negara asalnya.
Tujuan dari pengawasan terhadap orang asing yang masuk ke Indonesia adalah dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Maka dari itu dalam menegakkan UU No. 6 Tahun 2011, Direktorat Jenderal Imigrasi akan terus melakukan pengawasan sejak orang asing tersebut masuk hingga berada di wilayah Indonesia. Terhadap orang asing yang dianggap mencurigkan, maka akan dilakukan pemeriksaan paspor dan visa secara mendalam, serta apa maksud dan tujuannya masuk ke wilayah Indonesia.
Kemudian wilayah-wilayah yang akan dikunjungi orang asing akan didata dan dimasukkan ke sistem yang langsung terkoneksi ke Kantor Imigrasi seluruh Indonesia. Sehingga apabila orang asing tersebut tidak melaporkan keberadaannya di suatu daerah, maka pihak Imigrasi tetap memiliki data tersebut sebagai langkah preventif. Dengan adanya data tersebut Petugas Imigrasi dapat lebih mudah dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayahnya.
Perbaikan dan Peningkatan
Dalam proses penegakan hukum keimigrasian ini, tentu masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Di antaranya, meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas Imigrasi di daerah perbatasan, dukungan moral dan politik dari pemangku jabatan, perbaikan sarana dan prasarana, serta fasilitas keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, meningkatkan kerja sama dan koordinasi lintas lembaga, dan menjalankan norma UU No. 6 Tahun 2011 beserta peraturan pelaksana lainnya dengan sungguh-sungguh. Jadikanlah, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai lembaga yang terhormat dan berwibawa, layaknya semboyan: Bhumi Pura Wira Wibawa (Penjaga Pintu Gerbang Negara yang Berwibawa).

Wednesday, September 26, 2018

PEMBATASAN PRINSIP NON-REFOULEMENT

Merujuk pada etimologisnya istilah refoulement berasal dari kata Prancis. Refoulement berarti: “expulsion or return of a refugee from on state to another”.[1] Non-refouelement diartikan sebagai: “a rufugee’s right of not being expelled form one state to another, esp. to one where his or her life or liberty would be thetrened.” Kewajiban negara pihak dari Konvensi Tahun 1951 untuk mentaati prinsip non-refoulement dari Pasal 33 merupakan hal yang berdiri sendiri terlepas dari kewajiban orang asing untuk memenuhi persyaratan formal secara keimigrasian. Bahkan jika orang asing itu masuk secara tidak sah. Dalam kasus tidak ada penilaian terhadap permohonan suaka, di dalamnya tidak ada jaminan terhadap pengusiran pencari suaka yang bertentangan dengan Pasal 33 Konvensi Tahun 1951.

Prinsip non-refoulement sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) Konvensi Tahun 1951 merupakan dasar dari perlindungan internasional terhadap pengungsi.[2] Substansi dari prinsip non-refoulement adalah jaminan suatu negara untuk tidak akan mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi dengan cara appaun ke negara asalnya dimana kehidupan dan kebebasannya akan terancam. Sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Pasal 31 dan Pasal 33 ayat (1) Konvensi Tahun 1951, baik kedatangan secara tidak sah maupun kegagalan melaporkan kepada otoritas yang berwenang dalam batas waktu yang telah ditentukan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alasan formal untuk mengesampingkan seseorang dari status pengungsi.

Pasal 33 ayat (1) Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi menyatakan bahwa:
“Tidak ada Negara Pihak yang akan mengusir atau mengembalikan  (”refouler”) pengungsi dengan cara apa pun ke perbatasan wilayah-wilayah dimana hidup dan kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya.”

Namun, keberlakuan prinsip non-refoulement bagi pencari suaka dan pengungsi tidak dapat diterapkan secara masif dan memaksa kepada suatu negara. Prinsip ini tidak dapat berlaku mutlak. Walaupun, normanya bersifat mem (jus cogens), namun penerapannya sangat kondional, tergantung pada urgensi dan kebutuhannnya bagi negara peserta. Apalagi terhadap Indonesia, yang sampai saat ini bukan merupakan negara pihak Konvensi Tahun 1951.

Pembatasan atau pengecualian prinsip non-refoulement diatur dalam Pasal 33 ayat (2) Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi, yang menyatakan bahwa:

“Namun, keuntungan dari ketentuan ini tidak boleh diklaim oleh pengungsi di mana terdapat alasan-alasan yang layak untuk menganggap sebagai bahaya terhadap keamanan negara di mana ia berada, atau karena telah dijatuhi hukuman oleh putusan hakim yang bersifat final atas tindak pidana sangat berat ia merupakan bahaya bagi masyarakat negara itu.”


[1] Bryan A. Garner, 1999, Black’s Law Dicitionary, Eight Edition, Thomson West, St. Paul Minn, hlm. 1285.
[2] Prinsip yang dimaksud adalah prinsip hukum. Prinsip hukum merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak. Prinsip hukum merupakan latar belakang peraturan hukum yang konkret yang terdapat di dalam atau dibelakang suatu kaidah hukum. Prinsip identik dengan asas. Dalam hukum internasional dikenal dengan istilah the general principle of law yang diterjemahkan dengan prinsip-prinsip hukum umum atau asas-asas hukum umum. Di dalam ilmu hukum, di samping hukum positif dikenal juga asas-asas hukum atau prinsip-prinsip hukum. Asas atau prinsip hukum bukan merupakan hukum positif. Prinsip hukum menjadi landasan bagi hukum positif. Dengan demikian. Prinsip hukum umum ini menempati tempat yang lebih tinggi dari hukum positif. Lihat, Wayan Parthiana, Beberapa Masalah dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia, hlm. 25-27.
Sementara itu, Anthon F. Susanto dengan mengutip pandangan dari Paul Scholten menjelaskan bahwa asas hukum sebagai pikiran dasar yang terdapat dalam atau di belakang sistem hukum masing-masing dalam aturan perundangan dan putusan hakim. Asas hukum dibedakan dengan kaidah hukum yang diartikan sebagai pedoman perilaku manusia dalam masyarakat, berisi perintah, kewenangan, dan izin. Di samping itu terdapat pula istilah aturan hukum yang diartikan sebagai ketenteuan konkrit tentang perilaku manusia dalam masyarakat. Lihat, Anthon F. Susanto, Metodologi Penelitian Hukum, hlm. 30. Sedangkan pengertian non-refoulement dimaknai sebagai “the expulsion of persons who have the right to be recognized as refugee”.

Monday, May 21, 2018

PRO-KONTRA PENERBITAN PERPRES NO. 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

".... Perpres ini hanya mengatur prosedur pelaksanaan penggunaan TKA Formal untuk menduduki jabatan tertentu. Bukan mengakomodir TKA Ilegal dan Unskill Worker. Terhadap kelompok tersebut, mengapa tidak dilegalkan saja dalam Perpres No. 20 Tahun 2018. Daripada kita mengalami dua kali kerugian dalam masalah ini ...."

Beberapa waktu terakhir, masyarakat dikagetkan dengan kebijakan Presiden yang mengeluarkan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Sikap pro dan kontra merebak di berbagai kalangan. Ada yang mengatakan pemerintah pro asing dan tidak peduli nasib bangsa. Ada juga yang menjelaskan kebijakan ini untuk menciptakan iklim perekonomian yang ramah investor. Semua pihak dapat berdalil, tapi masyarakat harus dicerdaskan dengan masukan informasi yang benar.
Dalam tulisan ini, saya akan melihat Perpres dalam optik hukum positif dan melepaskan diri dari tendensi politik. Sejatnya, tidak ada hal krusial yang menjadi masalah dalam norma hukum Perpes No. 20 Tahun 2018. Bila dikatakan tidak ada masalah sekali, tentu tidak benar juga. Memang ada beberapa catatan kritis, tapi menyatakan Perpres ini bermasalah tentu perlu kita telaah lebih lanjut.
Sebenarnya, isu hukum yang berkembang saat ini adalah keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Ilegal / Unskill Worker yang bekerja sebagai buruh kasar di beberapa perusahaan. Mereka mengambil pekerjaan receh yang seharusnya bisa dikerjakan oleh masyarakat Indonesia. Dan masalah ini, tidak ada hubungannya dengan dikeluarkannya Perpres No. 20 Tahun 2018. Praktik TKA Ilegal / Unskill Worker jauh sudah ada sebelum adanya Perpres ini. Sehingga mengkambinghitamkan Perpres sebagai instrumen hukum untuk melegalkan TKA Ilegal / Unskill Worker adalah tidak tepat.
Konstruksi hukum yang dibangun dalam Perpres No. 20 Tahun 2018 hanya berlaku untuk TKA Formal yang menduduki jabatan tertentu. Terkait isu TKA Ilegal / Unskill Worker yang saat ini viral, sejatinya bukan menjadi pokok pembahasan dalam Perpres No. 20 Tahun 2018. Lantas bagaimana dengan TKA Ilegal / Unskill Worker yang bekerja sebagai Buruh Kasar di Indonesia? Itu hal yang berbeda. Akar masalahnya tidak termasuk dalam rezim hukum Perpres ini.
Menurut saya, kandungan norma dalam Perpres ini tidak seheboh yang diberitakan di media masa. Beberapa ketentuan malah memperkuat argumentasi bahwa Indonesia hanya membutuhkan TKA Formal Berkualifikasi, bukan sebaliknya. Adanya keberadaan TKA Ilegal / Unskill Worker yang masuk ke Indonesia saat ini adalah penyimpangan dari Perpres No. 20 Tahun 2018.
Fakta Hukum Perpres No. 20 Tahun 2018:
• Pasal 2: Penggunaan TKA dalam jabatan tertentu
• Pasal 4 ayat (1): Mengutamakan penggunaan TKI
• Pasal 4 ayat (2): Urgensi penggunaan TKA
• Pasal 5: Larangan TKA menduduki jabatan personalia
• Pasal 8: Mempersingkat penerbitan RPTKA menjadi dua hari
• Pasal 9: Pengesahan RPTKA menjadi Izin Mempekerjakan TKA
• Pasal 13: Pengecualian penerbitan RPTKA dan menggunakan TKA dalam keadaan mendesak
• Pasal 15: Kewajiban membayar Dana Kompensasi Penggunaan TKA
• Pasal 17: Kewajiban TKA memiliki Visa Izin Tinggal Terbatas untuk Bekerja (Visa Kerja)
• Pasal 19: Mempersingkat penerbitan Visa Kerja menjadi dua hari
• Pasal 20 ayat (1): Permohonan Vitas menjadi Permohonan Izin Tinggal Terbatas untuk Bekerja (Itas Kerja)
• Pasal 21 ayat (1): Penerbitan Itas Kerja diberikan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi
• Pasal 21 ayat (3): Itas Kerja bagi TKA maksimal dua tahun
• Pasal 23: Penerbitan Vitas dan Itas menjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak bagi Kemenkumham cq. Ditjen Imigrasi
• Pasal 26 ayat (1) huruf a: Kewajiban menggunakan TKI sebagai Tenaga Kerja Pendamping
• Pasal 26 ayat (1) huruf b: Kewajiban memberikan pelatihan bagi TKI terhadap Jabatan TKA
• Pasal 26 ayat (1) huruf c: Kewajiban memberikan pelatihan Bahasa Indonesia bagi TKA
• Pasal 27: Alih teknologi dan keahlian dari TKA ke TKI
• Pasal 33: Kewajiban Pengawasan TKA oleh Kemenaker, Disnaker, dan Ditjen Imigrasi

Berdasarkan fakta hukum tersebut, dapat dipahami bahwa Perpres ini hanya mengatur prosedur pelaksanaan penggunaan TKA Formal untuk menduduki jabatan tertentu. Bukan mengakomodir TKA Ilegal dan Unskill Worker. 
Perlu dipahami, masalah yang diributkan saat ini adalah diambilnya hak rakyat untuk bekerja di sektor perusahaan oleh TKA Ilegal / Unskil Worker. Perkerjaan yang diambil adalah pekerjaan kasar, yang hemat saya tidak ada salahnya bila dilakukan oleh TKA. Bila kita membandingkan kebijakan ketenagakerjaan di Singapura dan Malaysia yang memberikan kesempatan bagi TKA untuk melakukan pekerjaan kasar, karena warga lokal di negara tersebut memang tidak mau melakukan pekerjaan itu. Sebaliknya, Singapura dan Malaysia malah membatasi TKA untuk menduduki jabatan keahlian tertentu, guna melindungi kepentingan negara. Kebijakan ini tentu berbeda dengan Indonesia, yang masih meributkan pekerjaan kasar dan membuka akses TKA untuk menempati jabatan strategis. Hal ini terjadi tentu karena kegagalan Indonesia memberikan lapangan pekerjaan bagi warganya sendiri.
Pasal 7 ayat 1 jo. Pasal 13 UU No. 12 Tahun 2011 menentukan bahwa Perpres diakui sebagai bagian dari hierarki peraturan perundangan yang memiliki materi muatan untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Sehingga, kebijakan Presiden menerbitkan Perpres ini dalam rangka memotong alur birokrasi dan menyederhakana regulasi, adalah sah-sah saja. 
Konsep hukum Perpres ini adalah memberikan kemudahan bagi TKA Formal Berkualifikasi. Sehingga terhadap Permenkumham dan Permenaker yang bertentangan dengan Perpres ini, harus direvisi dan disesuaikan. Hal ini dikarenakan kedudukan hukum Perpres lebih tinggi dibanding Peraturan Menteri.
Namun, bukan berarti Perpres ini telah sempurna. Ada beberapa catatan penting dalam Perpres No. 20 Tahun 2018:
• Perpres ini rentan dilakukan judicial review ke Mahkamah Agung, karena ada beberapa pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang. Misalnya: Pasal 9 Perpres No. 20 Tahun 2018 yang bertentangan dengan Pasal 43 UU No. 13 Tahun 2003. Pasal 9 Perpres menyatakan pengesahan RPTKA merupakan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Sedangkan, Pasal 43 UU No. 13 Tahun 2003 menyatakan RPTKA adalah persyaratan untuk mendapatkan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
• Bila semangatnya untuk meningkatkan perekonomian, seharusnya yang diberi kemudahan oleh Presiden bukan hanya TKA (C311, C312), tetapi juga Investor (C313, C314)
• Ditjen Imigrasi harus segera merevisi Permenkumham No. 27 Tahun 2014, Permenkumham No. 42 Tahun 2015, dan Permenkumham No. 44 Tahun 2015.
• Tidak semua Perwakilan RI di luar negeri yang memiliki Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian untuk melakukan penerbitan Vitas dan Itas Kerja bagi TKA. Saat ini baru ada 40 (empat puluh) perwakilan yang dapat melaksanakan fungsi tersebut.

Lalu, keberadaan TKA Ilegal / Unskill Worker salah siapa?
• WN Tiongkok kerap kali melakukan penyalahgunaan Visa Kunjungan (B211, B212, B213).
• Diberlakukannya Perpres No. 21 Tahun 2016 tentang Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK), menjadi salah satu pemicu meningkatknya jumlah TKA Ilegal / Unskill Worker.
• Dugaan saya, Perpres BVK ini sengaja dibuat Pemerintah tidak hanya atas dasar kepariwisataan, tetapi untuk mengakomodir migrasi TKA Ilegal Tiongkok.
• Berdasarkan Data Ditjen Imigrasi Tahun 2017, penyimpangan hukum dan penyalahgunaan fasilitas BVK didominasi oleh WN Tiongkok. Saat ini terdapat 1.992 Tindakan Administratif Kemigrasian (Deportasi) yang dikenakan bagi WN Tiongkok.
• Permasalahan TKA Ilegal / Unskill Worker menjadi tanggung jawab Ditjen Imigrasi di perlintasan lalu lintas orang, sebagai Otoritas Penjaga Kedaulatan dan Pintu Gerbang Negara.
• Pasal 8 jo. Pasal 9 UU No. 6 Tahun 2011: Kewajiban Pejabat Imigrasi untuk memeriksa orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia berdasarkan Visa yang dimiliki.
• Pasal 66 ayat (2) huruf b: Kewajiban Pejabat Imigrasi mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Kesimpulan:
• Dari aspek keimigrasian, keberadaan Perpres No. 20 Tahun 2018 tidak menimbulkan masalah krusial, berbeda bila ditinjau dari aspek ketenagakerjaan.
• Perpres ini hanya mengatur prosesur pelaksnaan bagi TKA Formal yang menduduki jabatan tertentu, bukan sebaliknya.
• Meningkatknya keberadaan TKA Ilegal / Unskill Worker di Indonesia bukan disebabkan oleh Perpres ini, tetapi akibat dari penyalahgunaan Visa Kunjungan dan diberlakukannya Perpres No. 21 Tahun 2016 tentang Kebijakan Bebas Visa Kunjungan.
• TKA Ilegal / Unskill Worker menjadi tanggung jawab dari pengawasan Ditjen Imigrasi.

Saran:
• Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari tuntutan global, sehingga menerima TKA adalah konsekuensi logis yang harus dihadapi.
• Perjanjian G2G antara Indonesia dan Tiongkok melahirkan skema investasi Turnkey Project Management, yang menentukan modal, teknologi, dan tenaga kerja semuanya berasal dari negara investor.
• Lalu bagaimana terkait Unskill Worker yang bekerja sebagai buruh kasar? Saya berpendapat mengapa tidak dilegalkan saja dalam Perpres No. 20 Tahun 2018. Daripada kita mengalami dua kali kerugian dalam masalah ini, yaitu: pertama mereka masuk secara ilegal (menyalahgunakan Visa Kunjungan dan BVK) dan kedua pemerintah kehilangan pemasukan. Bukankah lebih baik, Unskill Worker diatur dalam peraturan perundangan, berikut persyaratan dan besaran dana yang harus dibayar kepada pemerintah, layaknya pemerintah melegalkan Skill Worker.